GAJI KE-13, ANTARA SENYUMAN DAN RATAPAN

Syafaat*

Bulan Juni ini merupakan bulan ‘berkah’ bagi segenap pegawai negeri sipil (PNS). Kenapa tidak, sudah dua tahun ini setiap bulan Juli pemerintah memberlakukan pemberian gaji tambahan atau yang lebih dikenal dengan gaji ke-13. Kalau awal Juli lalu para pegawai negeri yang kebetulan menjadi wali murid terlihat lesu, lelah, bingung setelah kesana kemari mencarikan sekolah buat putra-putrinya dan sudah menguras ‘habis-habisan’ sisa uang belanja guna melunasi uang sekolah, bahkan ada yang kasak-kusuk cari hutangan untuk melunasi pembayaran SPSA (sumbangan pengembangan sarana akademik) atau daftar ulang demi putra-putri mereka tercinta. Kini, setelah gaji bulan ke 13 diterimakan, mereka terlihat lebih bugar, penuh senyum ceria di wajah para PNS, seakan beban psikologis, beban finansial sebagai wali murid telah lenyap setelah semuanya terlunasi dari gaji tersebut. Keputusan pemerintah tentang pemberian gaji tambahan sangatlah tepat, bila tidak, begitu berat beban yang harus dipikul masyarakat khususnya pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara yang gajinya sangat minim (terutama golongan I dan II, 575 rb s.d 850 rb perbulan) untuk ukuran harga dan biaya hidup sekarang yang melambung. Bayangkan, untuk biaya masuk SD dan SLTP di daerah perkotaan sudah berkisar 2 – 5 jt, sedang SLTA dan peguruan tinggi berkisar 3 – 10 jt. Padahal, tiga perempat dari gaji PNS sudah masuk pos-pos rutin bulanan seperti bayar tagihan listrik, telpon, air, SPP dll.

Idealnya, kalau pemerintah ingin rakyatnya (khususnya PNS) tersenyum terus, tidak ada demo PNS, semestinya tidak terhenti sampai bulan ke-13 tapi diteruskan sampai bulan ke-24 alias gaji dinaikkan dua kali lipat. Ironisnya, ternyata keceriaan warga PNS tidak ikuti oleh keceriaan “saudara” kita yang lain yaitu (sebagian) pegawai honorer, kuli bangunan, penarik becak dll, . mereka tidak ikut menikmati ‘oase’ tersebut. Mereka yang kerja berjualan es di pinggir jalan hanya bisa tergiur atau iri dengan fasilitas yang diperoleh PNS. Tidak jarang mereka malah menjadi “korban” kenaikan harga bahan pokok dan penyesuaian tarif alat transportasi, imbas dari kenaikan gaji pegawai. Kadang di benak kita terlintas pertanyaan: “Di mana letak keadilan pemerintah, antara warga PNS dengan warga biasa, terdapat diskriminasi yang begitu mencolok, padahal mereka sama-sama membayar pajak untuk negara? Bukankah Pancasila sila ke-5 mengatakan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pegawai negeri begitu pasti menatap hari esok –sekalipun gajinya tidak besar- dan kebal dari PHK sejelek apapun kinerjanya, sementara buruh pabrik begitu diombang-ambingkan nasibnya dan diperas tenaganya dengan gaji yang masih di bawah UMR. Dan UMR pun lebih kecil dari gaji pokok pegawai negeri. Previlege-previlege inilah yang membuat warga bawah non PNS ‘meratap’ dan hanya bisa menyesali nasib mereka. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat bawah menjadi lebih kentara tatkala kewajiban membayar pajak sudah terpenuhi, namun fasilitas publik dan infra struktur belum mereka dapatkan secara optimal. Di negara tetangga kita saja seperti Malaysia, meski tidak secara langsung memberi subsidi per person kepada seluruh warga negaranya, tetapi sarana publik dan infra struktur benar-benar telah terpenuhi seperti telepon lokal, parkir, WC umum digratiskan. Menurut keputusan UNDP (salah satu badan PBB untuk pembangunan) tahun 1997, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengikuti delapan prinsip yang di antaranya adalah equity (persamaan). Yakni, pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Faktanya, apa yang telah dilakukan pemerintah kita masih jauh dari harapan di atas. Solusi untuk mencairkan kesenjangan tersebut sebaiknya di masa mendatang pemerintah tidak lagi mengeneralisir pemberian gaji ke-13 ke semua PNS. Untuk mereka yang mempunyai tunjangan struktural Eselon II/b s.d I/a dengan gaji 1,5 jt s.d 4.5 jt perbulan termasuk anggota DPR, DPRD dan para pejabat tidak pantas menerima gaji tambahan tersebut. Sebaliknya, justru rakyat kecil yang harus mendapatkan gaji tersebut untuk setahun sekali (saja) demi membantu kesinambungan pendidikan putra-putri mereka. Jadi, pemerintah harus membantu masyarakat berdasarkan kebutuhan mereka (need analysis) dan bukan keseragaman (conformity analysis). Kalau ini terwujud, masyarakat kelas menengah ke bawah akan ikut menikmat ‘sejuknya’ gaji ke-13. * Penulis adalah dosen Sastra Arab Universitas Negeri Malang (UM)

One Response

  1. AWAS!!! NUANSA POLITIK GAJI KE-13

    Pemerintah menyediakan anggaran Rp.143,8 triliun untuk gaji pegawai tahun 2009. Termasuk gaji ke-13 yang pencairannya akan dilaksanakan pekan ini. Seluruh Pegawai Negari Sipil, TNI, Polri, pensiunan, tenaga honorer dan 14 pejabat lain termasuk Presiden, wakil presiden beserta menteri-menteri akan menikmati gaji tersebut.

    Namun, ada nuansa berbeda dengan pencairan gaji ke-13 kali ini, yaitu saat mendekati pemilihan presiden dan wakil presiden. Benarkah ini bermuatan politis???

    Bagai udang dibalik batu, begitulah motif pemberian gaji ke-13. Sebagai bentuk upaya mensejahterahkan abdi negara, meringankan beban kebutuhan, selain itu, motif politik begitu kental mewarnai pencairan gaji tersebut. Surat edaran Dirjen Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pembayaran gaji ke-13 dilakukan pada bulan juni dan paling lambat juli 2009, mendekati masa pilpres. Pernyataan itulah yang mengundang reaksi bahwa ada makna politis di balik pencairan gaji ke-13 tahun ini.

    Tidak bisa dielakkan lagi, pencairan gaji ke-13 akan mempengaruhi opini publik. Bisa jadi sebagian masyarakat menelan mentah-mentah kebijakan itu, sehingga mempengaruhi keputusan politiknya saat pilpres 9 juli nanti. 3,7 juta Pegawai Negeri Sipil se-Indonesia, belum lagi ditambah jumlah keluarga, anak-istri-suami dan lainnya kalau dirasionalkan dalam satu suara, akan menghasilkan keputusan yang signifikan.

    Dengan demikian, prosesi pilpres yang bersih dan transparan hanya tinggal impian. Kebijakan politik ini jelas hanya menguntungkan calon incumbent.

Tulis komentar/Pertanyaan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: